PROGRESS
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
Pendekatan Yurisdiksi
Mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Seruyan
Seruyan telah ditunjuk sebagai wilayah percontohan penerapan metode ini sejak 2015. Akan tetapi dalam prosesnya hingga sekarang masih banyak konflik yang terjadi. Legalitas lahan sebagai pijakan dasar dalam setiap proses pembangunan tercipta dari praktek buruk peruntukan dan pengelolaan kawasan secara sepihak dan kerap mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan di dalamnya sehingga berkontribusi besar bagi lahirnya konflik sosial. Oleh karena itu, prioritas penyelesaian legalitas lahan harusnya diletakkan pada pemberian dan perlindungan hak masyarakat atas tanahnya. Selain dapat mengurangi konflik, prioritas tersebut akan berdampak langsung pada penurunan laju deforestasi dalam suatu kawasan.
Kajian Plasma
Analisis Sengketa Perkebunan Plasma di Kabupaten Seruyan
Sejak tahun 2023 Progress mulai aktif melakukan Kajian Plasma di daerah Kabupaten Seruyan. Karena sepanjang tahun 2023 banyak aksi-aksi masyarakat yang menuntut haknya, salah satunya adalah plasma.
Aksi-aksi ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk keluhan/keberatan terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah berlangsung lama. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara lain, tidak adanya FPIC (Free, Prior & Informed Consent), ganti rugi yang tidak sesuai, penyerobotan lahan, tidak adanya pemenuhan kewajiban plasma, dll.
Copyright bbc.com
Dalam menganalisis kasus-kasus sengketa perkebunan plasma, perlu diketahui bahwa menurut sistem hukum Indonesia yang menganut paham hukum Eropa kontinental di mana salah satu asas kuncinya adalah asas legalitas , maka analisis terhadap kasus sengketa perkebunan plasma akan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku saat kasus terjadi. Hal ini selaras dengan asas non-retroactive dalam penerapan hukum yang artinya peraturan yang terbit kemudian tidak dapat diterapkan pada kasus yang terjadi pada masa sebelum terbitnya peraturan tersebut.
Buruh
Menelusuri Dampak Monopoli Tanah
Dampak monopoli tanah masyarakat kehilangan tanah, kehilangan sumber daya, pencemaran sungai membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan karena masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian dan hasil alam dari kehutanan seperti sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan hewan. juga memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti air bersih, mencuci, mandi, dan lain-lain.
Hal ini menyebabkan banyak perempuan dan masyarakat yang terpaksa bekerja di perkebunan kelapa sawit. Masyarkat yang bekerja di perkebunan kelapa sawit selalu menghadapi diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan di tempat kerjanya, bahkan terkadang pekerja perempuan mempunyai kondisi yang paling buruk. Pekerja tersebut dibayar dengan upah rendah (di bawah upah minimum Provinsi), bekerja keras untuk mencapai target harian, tidak mendapatkan hak-hak perempuan (cuti menstruasi dan melahirkan), tidak mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak mendapatkan asuransi sosial. Selain itu Progress aktif melakukan diskusi dan mengorganisir kelompok buruh baik perempuan atau masyarakat.
Fokus kerja
beberapa kegiatan dari PROGRESS
Penelitian
Pemberdayaan
Advokasi Kebijakan
Pendidikan dan Pelatihan
Tentang Kami
Menuju Keadilan Lingkungan
PROGRESS Kalimantan Tengah adalah lembaga penelitian dan pengembangan kapasitas yang berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan.
Kami memegang teguh prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia dan menghormati kebudayaan serta kearifan masyarakat adat/lokal. Dengan dedikasi dan kolaborasi yang kuat, kami bertekad untuk menjadikan visi kami menjadi kenyataan
Pemberdayaan Masyarakat
Membentuk Perubahan dari Bawah ke Atas
Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian komunitas melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan FGD (Focus Group Discussion). Kami bekerja sama dengan berbagai komunitas, termasuk masyarakat adat, perempuan, dan buruh, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam pembangunan yang berkelanjutan
Publikasi
Berita Terbaru dari Kami
Kota Palangkaraya Diduga Dikepung Mafia Tanah
Praktik mafia tanah di Kota Palangkaraya diduga berlindung di balik predikat adat. Mereka menggunakan surat palsu untuk mengklaim tanah hingga merusak lahan. Praktik itu sudah berlangsung puluhan tahun dan nyaris tanpa solusi. Sejak awal 2023, kasus perebutan tanah di Kota Palangkaraya terus mencuat melibatkan ratusan hektar tanah. Di Jalan Victoria, Kota Palangkaraya, misalnya, 40 warga […]
Progress Kalteng Pertanyakan Keseriusan Pemkab Seruyan Implementasikan Pendekatan Yurisdiksi
Lembaga Penelitian Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (Progress) Kalimantan Tengah merekomendasikan agar RSPO meninjau pelaksanaan Sertifikasi Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan. Hal ini dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Direktur Palangka Raya Ecological and Human Rights Studies (Progress) Kalteng, Kartika Sari, mengatakan pihaknya bersama Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) telah melakukan penelitian dan mendokumentasikan beberapa […]
Progress Penataan Bundaran Besar Palangka Raya 90 Persen
Progress penataan Bundaran Besar Palangka Raya sudah 90 persen tahap penyelesaian. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyampaikan hal demikian saat meninjau renovasi bundaran tersebut. “Tahapan renovasi ditargetkan selesai sesuai dengan kontrak pelaksanaan. Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan, baik itu pembangunan dan perbaikan jalan, gedung dan lainya,” tuturnya, Senin, 4 Desember 2023. Ia optimistis pengerjaan […]
Kota Palangkaraya Diduga Dikepung Mafia Tanah
Praktik mafia tanah di Kota Palangkaraya diduga berlindung di balik predikat adat. Mereka menggunakan surat palsu untuk mengklaim tanah hingga merusak lahan. Praktik itu sudah berlangsung puluhan tahun dan nyaris tanpa solusi. Sejak awal 2023, kasus perebutan tanah di Kota Palangkaraya terus mencuat melibatkan ratusan hektar tanah. Di Jalan Victoria, Kota Palangkaraya, misalnya, 40 warga […]
Progress Kalteng Pertanyakan Keseriusan Pemkab Seruyan Implementasikan Pendekatan Yurisdiksi
Lembaga Penelitian Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (Progress) Kalimantan Tengah merekomendasikan agar RSPO meninjau pelaksanaan Sertifikasi Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan. Hal ini dalam upaya penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Direktur Palangka Raya Ecological and Human Rights Studies (Progress) Kalteng, Kartika Sari, mengatakan pihaknya bersama Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) telah melakukan penelitian dan mendokumentasikan beberapa […]
Progress Penataan Bundaran Besar Palangka Raya 90 Persen
Progress penataan Bundaran Besar Palangka Raya sudah 90 persen tahap penyelesaian. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyampaikan hal demikian saat meninjau renovasi bundaran tersebut. “Tahapan renovasi ditargetkan selesai sesuai dengan kontrak pelaksanaan. Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan, baik itu pembangunan dan perbaikan jalan, gedung dan lainya,” tuturnya, Senin, 4 Desember 2023. Ia optimistis pengerjaan […]
